John A. Rohr
Virginia Polytechnic Institute
\T]hc world of administration is a pluralistic rather than a monistic world
and reposes in great measure on the loyalty and competence of individual
bureaucrats, qualities that thrive best in conditions making for independence
of judgment and pride m a job well done.
—Edward S. Corwin
This article approaches the theme of professionalism from the perspective
of a "crisis in legitimacy" (Freedman, 1978) in the institution of Public Administration.
1 The cloud of illegitimacy that hangs over administrative activities
presents public service professionals with a problem that is serious
and challenging. By illegitimacy the author does not mean illegality. Administrative
institutions and processes are quite legal, but so are the American
Nazi Party, the Flat Earth Society, and Hustler magazine. Legitimacy
means more than a grudging acceptance of the inevitable. The word suggests
at least confidence and respect and at times even warmth and affection—
qualities not readily associated with our modern administrative
state.
This professional problem is also a constitutional problem because the
illegitimacy can be traced to a fundamental conflict between the origins of
372
Professionalism, Legitimacy, and the Constitution 373
the theory of American Public Administration and the pre-eminent symbol
of legitimacy in American politics, the Constitution of the United States.
The tension between Public Administration and the Constitution is an ofttold
tale that usually centers on the pressure administrative agencies place
upon the traditional principle of separation of powers. (Rosenbloom,
1983) The present article attempts to move beyond this traditional concern
by examining the origins of Public Administration theory at the turn of the
century and by arguing that this theory was grounded in a commitment to
legislative supremacy that is fundamentally at odds with the original theory
of the Constitution.
"Origins" are stressed because of the presumption in this article that in
politics "foundings" are normative for the subsequent development of
regimes that survive and flourish. Political philosophers are fond of making
this point. Plato, Machiavelli, and Hannah Arendt come readily to
mind as teachers of this doctrine in ancient, medieval, and modern times.
This position is put forward as a presumption because an extended examination
of it would swallow up the remainder of the article. There is abundant
literature on the subject. (Plato; Machiavelli; Arendt, 1961; Shumer,
1979; Ball, 1978)*
The substance of this article will be presented in two parts: (I) a statement
of the political theory of the Constitution and (2) a statement of the
26
PROFESIONALISME, LEGITIMASI,
DAN KONSTITUSI
John A. Rohr
Virginia Polytechnic Institute
\ T] dunia hc administrasi adalah pluralistik daripada dunia monistik
dan reposes dalam ukuran besar pada loyalitas dan kompetensi individu
birokrat, kualitas yang terbaik berkembang dalam kondisi membuat kemerdekaan
m penghakiman dan kebanggaan pekerjaan dilakukan dengan baik.
-Edward S. Corwin
Artikel ini mendekati tema profesionalisme dari sudut pandang
dari sebuah "krisis legitimasi" (Freedman, 1978) di institusi Administrasi Publik.
1 Awan anak haram yang menggantung atas kegiatan administrasi
menyajikan profesional pelayanan publik dengan masalah yang serius
dan menantang. Dengan haram penulis tidak berarti ilegalitas. Administrasi
lembaga dan proses yang cukup hukum, tapi begitu juga Amerika
Partai Nazi, yang Flat Earth Society, dan majalah Hustler. Legitimasi
berarti lebih dari penerimaan dendam yang tak terelakkan. Kata menyarankan
pada keyakinan setidaknya dan menghormati dan kadang-kadang bahkan kehangatan dan kasih sayang-
kualitas tidak mudah terkait dengan administrasi modern kita
negara.
Masalah profesional juga merupakan masalah konstitusional karena
haram dapat ditelusuri ke suatu konflik mendasar antara asal-usul
372
Profesionalisme, Legitimasi, dan Konstitusi 373
teori Amerika Administrasi Publik dan simbol unggulan
legitimasi dalam politik Amerika, Konstitusi Amerika Serikat.
Ketegangan antara Administrasi Publik dan Konstitusi merupakan ofttold
kisah yang biasanya berpusat pada tekanan tempat administrasi lembaga
pada prinsip tradisional pemisahan kekuasaan. (Rosenbloom,
1983) Upaya artikel ini untuk bergerak melampaui ini keprihatinan tradisional
dengan memeriksa asal-usul teori Administrasi Publik di pergantian
abad dan dengan menyatakan bahwa teori ini didasarkan pada komitmen untuk
supremasi legislatif yang secara fundamental bertentangan dengan teori asli
dari Konstitusi.
"Asal" stres karena anggapan dalam artikel ini bahwa dalam
politik "foundings" adalah normatif untuk perkembangan selanjutnya
rezim yang bertahan dan berkembang. filsuf politik yang gemar membuat
titik ini. Plato, Machiavelli, dan Hannah Arendt datang siap untuk
pikiran sebagai guru dari doktrin ini di zaman kuno, abad pertengahan, dan modern.
Posisi ini diajukan sebagai dugaan karena pemeriksaan diperpanjang
itu akan menelan sisa artikel. Ada berlimpah
literatur pada subjek. (Plato, Machiavelli, Arendt, 1961; Shumer,
1979; Ball, 1978) *
Substansi artikel ini akan disajikan dalam dua bagian: (I) pernyataan
teori politik dari Konstitusi dan (2) pernyataan dari
Post a Comment